Wartariau.com Kementerian Agama mengajak jemaah haji untuk proaktif mengikuti vaksinasi Covid-19. Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Khoirizi menuturkan, upaya percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan merupakan ikhtiar Pemerintah untuk menanggulangi pandemi. Targetnya mampu menekan penyebaran covid-19 di masyarakat, termasuk bagi calon jemaah haji Indonesia.
"Suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Salah satunya adalah melindungi jemaah haji dan umrah dari penularan Virus Covid-19," katanya dalam keterangan pers, Rabu(18/8).
"Semoga haji dan umrah kedepannya bisa diselenggarakan. Pemerintah butuh dukungan rakyat untuk ikhtiar dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Jika kita bisa berhasil mengatasinya, insyaallah kita bisa membuka akses bukan hanya izin umrah, tetapi juga penyelenggaraan haji di Arab Saudi bagi jemaah haji dan umrah Indonesia," tambahnya.
Khoirizi menjelaskan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 660/2021 terkait dengan Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Juni 2021. Keputusan tersebut dikeluarkan karena saat itu tren penularan dan penyebaran Covid-19 sangat mengkhawatirkan.
Dia berpendapat, jika pemerintah bersikeras mengirimkan jemaah haji ke Tanah Suci, maka permasalahan pandemi akan semakin besar. Klaster baru kata dia akan muncul, sehingga bisa membahayakan bukan hanya jemaah haji, tapi juga petugas dan yang lainnya.
"Tentu kita tidak ingin masalah ini terus berlanjut. Caranya dengan berikhtiar, menghentikan penyebaran virus dan mengerahkan segala upaya dengan menerapkan prokes dan vaksin," ujarnya.
Khoirizi berharap jika covid mereda penyelenggaraan ibadah haji dan umrah akan mudah dilakukan. Jika penurunan kasus Covid-19 bisa terjadi dan angka kematian bisa berkurang, ini bisa menjadi dasar kuat pemerintah, khususnya Kemenag dan Kementerian terkait untuk proses diplomasi ke Arab Saudi.
"Jadi apakah negara kita bisa mengurangi angka covid? Itu tergantung dengan ikhtiar kita. Jika prokes kita sempurna, dan semuanya membaik berarti insyaallah kita siap berangkat. Ada dasar yang bisa kami pertanggung jawabkan. Jika angka Virus Covid-19 masih meningkat, ikhtiar kita harus disempurnakan lagi," jelasnya.
Dengan pembatalan ibadah di masa pandemi seperti ini, lanjut Khoirizi, termasuk pemberlakuan PPKM dan lain-lain merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan hak perlindungan kepada warga negaranya.
"Kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar kita semua, siklus cluster Covid-19 akan terus berjalan. bagaimana kami akan melakukan diplomasi kalau dasarnya belum kuat," pungkasnya.

Sumber: merdeka.com