Wartariau.com Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang menrupakan bentuk kepanikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam mengatasi utang negara.
Berita terkait

    Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang
    MUI Khawatir Rencana Sri Mulyani Memicu Peningkatan Aksi Kriminalitas
    Kebijakan Tax Ratio Sri Mulyani Gagal, Gde Siriana: Rezim Tidak Kreatif Naikkan PPN! Harusnya PPh WP Korporasi


"Indikasi bahwa SMI sudah panik karena pemerintah mengalami kesulitan likuiditas," kata ekonom senior Rizal Ramli kepada redaksi, Minggu (16/5).

Bukan tanpa sebab. Beragam cara sudah dilakukan menteri berpredikat terbaik dunia itu untuk meminimalisir penambahan utang negara yang sudah menggunung.

Namun beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru lebih banyak memberatkan rakyat.

    Rencana Kenaikan PPN, Hendrawan Supratikno: Masyarakat Akan Terpukul
    Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang

"Bayar THR saja dipotong, uang haji dan wakaf diembat untuk infrastruktur, sudah paksa BI untuk cetak uang Rp 1.000 triliun dengan wajibkan BI beli surat utang di pasar primer, hingga usul naikkan pajak PPN jadi 15%," kritiknya.

"Cara-cara panik dan tidak kreatif untuk genjot penerimaan sekadar untuk bisa bayar bunga utang sebesar Rp 345 triliun," tandas Rizal Ramli.