China Menghadapi Tekanan Perdagangan Baru
Di Bawah Pemerintahan Biden, China Menghadapi Tekanan Perdagangan Baru

Rabu, 27 Januari 2021 - 13:44:35 WIB


Wartariau.com -  Perang perdagangan AS-China tidak akan hilang di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden.


Biden tidak akan langsung menghadapi Beijing, kata para ekonom, karena dia ingin fokus pada virus korona dan ekonomi. Tetapi dia tampaknya akan memperbarui tekanan atas keluhan perdagangan dan teknologi yang mendorong Presiden Donald Trump untuk menaikkan tarif impor China pada tahun 2017.


Para negosiator mungkin mengurangi fokus Trump untuk mempersempit surplus perdagangan China bernilai miliaran dolar dengan Amerika Serikat dan mendorong lebih keras untuk membuka ekonomi yang didominasi negara, yang lebih penting dalam jangka panjang, kata para ekonom. Tetapi tidak ada pemotongan tarif tiba-tiba atau perubahan besar lainnya yang diharapkan.


"Saya pikir Biden akan lebih fokus pada upaya mengekstraksi reformasi struktural," kata Louis Kuijs dari Oxford Economics. “Ini akan memakan waktu sebelum kita mendapat giliran kerja atau pengumuman eksplisit.”


Biden sedang mengevaluasi tarif barang-barang China dan ingin mengoordinasikan langkah-langkah masa depan dengan sekutu, kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, Senin. Dia tidak memberikan indikasi kemungkinan perubahan.


“Presiden berkomitmen untuk menghentikan pelanggaran ekonomi China,” kata Psaki.


Seorang juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian, mengimbau Washington untuk belajar dari "kebijakan yang salah" Trump dan mengadopsi "sikap konstruktif" tetapi tidak memberikan indikasi kemungkinan perubahan oleh Beijing.


"Kerja sama adalah satu-satunya pilihan yang tepat untuk kedua belah pihak," kata Zhao, Selasa.


Trump bertindak atas keluhan yang dibagikan oleh Eropa dan pedagang lain, tetapi Washington tidak banyak menunjukkan perang yang memar itu. Ini membawa pemerintah Presiden Xi Jinping ke meja perundingan tetapi mengguncang perdagangan global, menaikkan harga konsumen dan menghapus pekerjaan.


Perkembangan besar terakhir terjadi setahun yang lalu, ketika Beiing berjanji dalam perjanjian "Fase Satu" pada Januari 2020 untuk membeli lebih banyak kedelai dan ekspor AS lainnya dan berhenti menekan perusahaan untuk menyerahkan teknologi.


China gagal dalam pembelian tersebut. Di tengah gejolak virus korona, ia membeli sekitar 55% dari apa yang dijanjikannya. Mengenai kebijakan teknologi, beberapa ekonom mengatakan perubahan itu penting tetapi mempertanyakan apakah itu dianggap sebagai kemenangan. Mereka mengatakan Beijing mungkin akan membuatnya sesuai dengan rencananya sendiri.


China menghadapi lebih banyak oposisi daripada sebelumnya di Washington karena catatan perdagangannya, perselisihan teritorial dengan tetangga, penindasan di Hong Kong, laporan pelanggaran terhadap etnis Muslim dan tuduhan pencurian teknologi dan mata-mata.


"Dasar telah bergeser secara signifikan," kata Nathan Sheets, mantan wakil menteri keuangan untuk urusan internasional dalam pemerintahan Obama.


Katherine Tai, pilihan Biden untuk menggantikan Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer, menyuarakan nada hawkish tentang China dalam pidatonya bulan ini.


"Kami menghadapi persaingan yang ketat dari China yang berkembang dan ambisius," kata Tai. "Tiongkok yang ekonominya diarahkan oleh perencana pusat yang tidak tunduk pada tekanan pluralisme politik, pemilihan umum demokratis, atau opini populer."


Itu berarti China harus melakukan perubahan jika ingin membuat kemajuan, kata Raoul Leering, analis perdagangan global untuk ING. Dia mengatakan bahwa sementara banyak pernyataan Trump "hampir tidak masuk akal," dia benar bahwa China memiliki lebih banyak hambatan perdagangan dan intervensi resmi dalam ekonomi daripada Amerika Serikat.


"Itu akan tergantung pada China, kecepatan mereka mereformasi dan mengubah kebijakan, untuk melihat apakah Biden akan mengurangi hambatan perdagangan," katanya.


Setelah 2 1/2 tahun dan 13 putaran pembicaraan, negosiator belum mengatasi salah satu masalah terbesar bagi mitra dagang China - status perusahaan negara yang disukai secara politik yang mendominasi industri mulai dari perbankan hingga minyak hingga telekomunikasi.


Eropa, Jepang, dan pemerintah lain mengkritik taktik Trump tetapi menggemakan keluhan bahwa Beijing mencuri teknologi dan melanggar janji pembukaan pasar dengan mensubsidi dan melindungi perusahaan dari persaingan.


Keluhan tersebut menyerang inti model pembangunan yang dipimpin negara yang dilihat oleh para pemimpin Partai Komunis sebagai dasar kesuksesan China.


Mereka membangun "juara nasional" termasuk PetroChina Ltd., produsen minyak terbesar di Asia, dan China Mobile Ltd., operator telepon terbesar di dunia berdasarkan pelanggan. Partai tersebut pada tahun 2013 menyatakan industri negara sebagai "inti ekonomi".


Di luar sektor negara, partai ini mengembangkan pesaing di bidang tenaga surya, mobil listrik, telekomunikasi generasi berikutnya, dan bidang lainnya.


Beijing dapat menawarkan untuk mencabut klaimnya sebagai ekonomi berkembang, status yang ditegakkannya meskipun telah menjadi salah satu produsen terbesar dan masyarakat berpenghasilan menengah, kata Leering. Di bawah aturan WTO, itu memungkinkan Partai Komunis untuk melindungi industri dan lebih banyak campur tangan dalam perekonomian.


Menyerah "akan menjadi isyarat yang sangat penting," kata Leering.


Tembakan pembuka Trump pada 2017 adalah kenaikan pajak atas impor China senilai $ 360 miliar. Beijing membalas dengan kenaikan tarif dan menghentikan impor kedelai, memukul negara-negara pertanian yang memilih Trump pada 2016.


Defisit perdagangan AS dengan China menyempit sebesar 19% pada 2019 dibandingkan setahun sebelumnya dan sebesar 15% dalam sembilan bulan pertama tahun 2020.


Itu gagal mencapai tujuan Trump untuk memindahkan pekerjaan ke Amerika Serikat. Importir beralih ke Taiwan, Meksiko, dan pemasok lainnya. Total defisit perdagangan AS turun sedikit pada 2019, kemudian naik hampir 14% hingga November tahun lalu.


Sementara itu, Kantor Anggaran Kongres memperkirakan kenaikan tarif membebani rumah tangga AS rata-rata hampir $ 1.300 tahun lalu. Bisnis menunda investasi, membatalkan beberapa manfaat dari pemotongan pajak perusahaan Trump tahun 2017.


Sebuah studi oleh Dewan Bisnis AS-China dan Ekonomi Oxford menemukan ekonomi AS kehilangan 245.000 pekerjaan karena tarif. Dikatakan bahkan pengurangan kecil akan menciptakan 145.000 pekerjaan pada tahun 2025.


Trump meningkatkan tekanan dengan memutus akses ke teknologi AS untuk raksasa peralatan telekomunikasi Huawei Technologies Ltd dan perusahaan lain yang dipandang oleh pejabat Amerika sebagai kemungkinan risiko keamanan dan ancaman bagi kepemimpinan industri AS. Orang Amerika diperintahkan untuk menjual saham di perusahaan China yang menurut Washington memiliki hubungan dengan militer.


Partai Komunis menanggapi dengan bersumpah untuk mempercepat kampanye yang telah berlangsung selama dua dekade untuk menjadikan China sebagai "kekuatan teknologi" yang mandiri.


Psaki, juru bicara Gedung Putih, mengatakan Biden juga sedang meninjau masalah itu tetapi tidak memberikan indikasi kemungkinan perubahan.


Biden ingin meminta pertanggungjawaban Beijing atas "praktik tidak adil dan ilegal" dan memastikan teknologi Amerika tidak memfasilitasi pembangunan militernya, kata Psaki.


Zhao, juru bicara China, meminta Washington untuk tidak "mempolitisasi atau mempersenjatai" sains dan teknologi dan untuk menghindari "tuduhan tak berdasar untuk mencoreng China."


Utusan Biden memiliki opsi untuk menyesuaikan hukuman Trump dengan menjatuhkan beberapa sebagai ganti perubahan kebijakan China, kata Kuijs. Namun dia dan ekonom lainnya mengatakan pengurangan tarif dan pembatasan akses ke teknologi dan pasar keuangan tidak mungkin menjadi prioritas.


“Sulit untuk melihat pembalikan AS dari tren hawkish baru-baru ini dalam kebijakan China,” kata Sylvia Sheng dari JP Morgan Asset Management dalam sebuah laporan.


Pengekangan teknologi sepertinya tidak akan berkurang karena Washington "menganggap China sebagai pesaing," kata Tu Xinquan, direktur Institut Studi WTO di Universitas Bisnis Internasional dan Ekonomi di Beijing.


Pemotongan tarif tampak seperti satu-satunya pilihan jangka pendek, kata Tu. Dia mengatakan Biden bisa mempertahankan penghapusan pajak yang menurut Organisasi Perdagangan Dunia diberlakukan secara tidak benar.


"Kalau begitu, dia tidak akan kehilangan muka," kata Tu.



Berita Terkait :