Wartariau.com TRENGGALEK - Nama Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi masuk dalam data pe" />
Wakil Ketua DPRD Masuk Penerima BLT Covid-19

Ngawur! Wakil Ketua DPRD Masuk Daftar Penerima BLT Covid-19

Wartariau.com TRENGGALEK - Nama Wakil Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi masuk dalam data penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial senilai Rp 600 ribu/bulan.

Kepala Desa Karangan Tri Rohadi mengatakan masuknya nama wakil ketua dewan itu diketahui setelah pihaknya melakukan proses verifikasi terhadap gelondongan data Kemensos.

"Saya tahu itu tadi malam, saya coba teliti ternyata ada nama Doding, dia tercatat sebagai warga RT 1 RW 1 Desa Karangan," kata Tri Rohadi, Senin (11/5/2020).

Dalam daftar tersebut, wakil ketua dewan masuk sebagai penerima bantuan langsung tunai senilai Rp 600 ribu/bulan selama tiga bulan berturut-turut. Pihaknya tidak mengetahui kenapa nama wakil ketua dewan bisa masuk dalam daftar penerima bantuan.

Mengetahui adanya nama anggota dewan tersebut, kades langsung menghubungi yang bersangkutan melalui sambungan telepon. Ia pun diminta untuk menghapus nama Doding dari daftar penerima bantuan.

"Saat ini kami sedang melakukan verifikasi nama-nama penerima bantuan itu, layak atau tidak, kemudian dia termasuk penerima bantuan sosial lain apa tidak. Karena untuk bantuan terdampak COVID-19 tidak boleh dobel," ujarnya.

Sementara itu Doding Rahmadi mengaku kaget namanya masuk dalam daftar penerima BLT. Pihaknya telah meminta pemerintah desa untuk mencoret namanya dari daftar penerima BLT.

"Karena saat ini masih tahap verifikasi, saya minta nama saya dihapus," ujar Doding, dikutip detikcom.

Ia menduga data Kementerian Sosial tersebut mengacu pada data lama dan didasarkan dari beberapa indikator. Doding mengaku sekitar dua tahun lalu ia masih belum memiliki rumah sendiri, namun ia telah memiliki kartu keluarga (KK) sendiri.

"Mungkin karena dalam KK hanya saya sendiri dan dalam survei belum punya rumah, sehingga masuk dalam kriteria itu. Tapi faktanya sekarang kan berubah, saya sudah berkeluarga dan juga sudah punya rumah," ujarnya.

Terkait potensi salah sasaran tersebut, pihaknya meminta masing-masing pemerintah desa untuk melakukan verifikasi dengan ketat, sehingga orang yang menerima bantuan benar-benar tepat sasaran.(*)

TERKAIT