Wartariau.com PEKANBARU - ‎Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menunggu kepastian kedatangan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono ke Pekanbaru, Riau dari sekretarisnya.

"Informasi terakhir, rencana kunjungan Menteri Mochamad Basoeki sudah dimasukkan dalam agenda kementerian," kata Kepala Dinas PUPR Riau, Dadang Eko Purwanto kepada , Ahad (29/10/2017).

Dadang mengatakan, sejauh ini belum ada informasi pembatalan terhadap rencana kedatangan Menteri PUPR tanggal 2 November 2017 mendatang.

"Agenda pak Menteri PUPR itu sebenarnya untuk menghadiri acara Seminar Nasional Ikatan Supleir Indonesia. Makanya kita agendakan untuk melihat dan meninjau langsung pembangunan Jembatan Siak IV," ujarnya.

"Seharusnya ini proyek strategis yang seharusnya jadi kewenangan pusat. Namun karena ini keperluan daerah, maka ini digesa dengan anggaran daerah," pungkasnya.



Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali mengalokasikan dana pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) sebesar Rp120 miliar lebih untuk 2.000 unit RLH melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2018.

Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau, Muhammad Amin kepada, Selasa (31/10/2017). Dia mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses verifikasi dan validasi by name by address penerima bantuan RLH.

Meski demikian, sebut M Amin, untuk penganggaran pihaknya sudah merincikan ‎berapa per unit anggarannya. Dimana tahun ini ada kenaikan dari tahun sebelumnya hanya Rp50 juta per unit RLH.

"Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Tahun 2018 penganggaran RLH kita bagi empat wilayah, misalnya Pekanbaru, Kampar dan Rokan Hulu ‎menjadi satu wilayah dengan nilai Rp55 juta per unit RLH," katanya.

Masih kata M Amin, untuk wilayah dua itu diantaranya Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Pelalawan dengan nilai anggaran Rp57,5 juta per unit RLH. Sementara untuk dua wilayah lagi daerah bagian pesisir seperti Indragiri Hilir, Bengkalis, Rokan Hilir, Dumai dan Kepulauan Meranti nilai anggarannya rata Rp60 juta per unit RLH.

"Kenapa di deaerah pesisir lebih banyak, karena tingkat harga material di sana relatif lebih mahal dan biaya transportasinya tinggi. Jadi berdasarkan kajian dan pengalaman tahun 2017, makanya ada peningkatan nilai per unit RLH," paparnya.

Ditanya angka keseluruhan RLH tahun 2018, M Amin tidak ingat angka pastinya. Yang jelas kalau dirata-ratakan per unit mendapat Rp57 juta, maka dikalikan 2.000 unit ada sekitar Rp120 miliar anggarannya.

Disamping itu, M Amin mengaku saat ini sudah banyak proposal bantuan RLH masuk di Dinas PKPP Riau. Proposal itu berdasarkan pengajuan dari desa. Namun Amin tidak ingat berapa keseluruhan proposal yang sudah masuk.

"Makanya kita lakukan proses verifikasi dan validasi ke lapangan. Karena ada beberapa ketentuan dan penilaian untuk mendapatkan rumah bantuan ini, misalnya kondisi rumah, status perkawi‎nan penerima, termasuk usia penerima," pungkasnya. [adv/hms]