Wartariau.com PEKANBARU- Setelah dilakukan pengesahan APBD Perubahan tahun 2017 Senin (16/10/2017) lalu, saat ini DPRD Provinsi Riau bersama TAPD tengah menggesa pengesahan APBD Murni tahun 2018 yang MoU-nya telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman. Ia mengaku bahwa hari Senin mendatang Banggar DPRD Riau akan membahas rapat internal untuk kelanjutan pembahasan APBD Riau 2018.

"Setelah rapat Banggar internal, baru kita serahkan ke komisi-komisi untuk membahas laporan Banggar. Target kita kesepakatan dengan pimpinan fraksi tadi, dalam waktu dua minggu ini kita selesaikan dan kita lakukan pengesahan," ujarnya kepada CAKAPLAH.COM Kamis (19/10/2017).

Selanjutnya, ia berharap agar target pengesahan tersebut sesuai dengan yang direncanakan, agar APBD Murni 2018 bisa segera disahkan mengingat waktu yang telah semakin mencapai tenggat waktu.

Seperti, yang diberitakan CAKAPLAH.COM sebelumnya, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD 2018 ke DPRD Riau Rp10, 091 triliun. Dalam nota tersebut, anggaran pendapatan dalam laporan tahunan 2018 direncanakan mencapai Rp 9 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 1,61 persen dari anggaran pendapatan dalam APBD 2017 sebesar Rp 8,859 triliun.

Sementara penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai Rp3,963 triliun atau sekitar 44,4 persen dari total proyeksi pendapatan tahun anggaran 2018.

"Rencana penerimaan Pendapatan asli daerah ini akan diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp 3,203 triliun, retribusi daerah sebesar Rp15,31 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 218 miliar dan dari lain-lain. PAD yang sah sebesar Rp526,625 miliar," kata Gubri lagi.

Selanjutnya, anggaran pendapatan dari dana perimbangan direncanakan akan mencapai Rp 5,027 triliun atau 55,85 persen dari total proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2018. Dana perimbangan ini mengalami penurunan sekitar 1,89 persen jika dibandingkan dengan pendapatan dana perimbangan pada APBD 2017 sebesar Rp 5,120 triliun.

Penerimaan dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp 2,099 triliun. Termasuk juga dari dana alokasi umum sebesar Rp 1,434 triliun dan alokasi khusus diperkirakan sebesar Rp 1,493 triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah selama tahun anggaran 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp10,091 triliun yang didistribusikan ke dalam beberapa jenis belanja. Seperti, kode pos belanja tidak langsung dialokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp2,444 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 132,750 miliar jika dibandingkan dengan APBD 2017 sebesar Rp2,311 triliun.

Lebih lanjut Gubri menjelaskan, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota pemerintah desa dan partai politik dialokasikan anggaran sebesar Rp447, 627 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 118, 292 miliar atau minus 20,90 persen jika dibanding anggaran tahun 2017 sebesar Rp 565,920 milliar.

"Alokasi anggaran yang direncanakan untuk belanja langsung dalam tahun anggaran 2018 sebesar Rp4,246 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp 1,357 triliun atau minus 24,22 persen jika dibandingkan dengan APBD 2017," cakap Gubri lagi.

"Dengan kebutuhan belanja sebesar Rp0,91 trilliun serta pendapatan daerah sebesar Rp9,001 triliun, maka diperkirakan dalam RAPBD 2018 terdapat defisit sebesar Rp1,089 triliun," ujarnya lagi.

Terakhir, gubernur mengatakan defisit anggaran ini akan ditutupi dari pembiayaan sebesar Rp 1,089 trilliun. Pembiayaan itu merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2017 yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2018.

Provinsi Riau mengambil kebijakan mengalokasikan seluruh penerimaan daerah belanja untuk mengoptimalkan pengeluaran belanja sehingga dengan demikian dalam tahun 2018 tidak dialokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan.