Wartariau.com PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Gubernur dengan Bupati / Wali Kota se-Provinsi Riau Tahun 2017 di Hotel Premiere, Selasa (12/9).

Adapun rakor ini membahas penyelesaian konflik berlatarbelakang politik dan batas administrasi daerah, yakni batas antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar, Kabupaten Inhu dengan Kabupaten Kuansing, Kabupaten Siak dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Inhil dengan Kabupaten Inhu, Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru.

Tema yang diangkat dalam rakor ini adalah "Memantapkan Koordinasi dan Sinergitas Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Penguatan Sistem Demokrasi, Kependudukan dan Perbatasan serta Percepatan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Riau".

Disampaikan oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman selaku pimpinan rakor, bahwa tujuan rapat ini adalah pertama, untuk persiapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.


Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman selaku pimpinan rakor Memberikan kata sambutan

Kedua, pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan tertib administrasi pelayanan publik. Ketiga, tindak lanjut penyerahan berita acara serah terima P3D dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Keempat, penyelesaian permasalahan batas antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota dan antar Negara. Kelima, dukungan Kabupaten/Kota terhadap percepatan proyek strategis Nasional yang dibangun di Provinsi Riau.

Gubri mengharapkan mendapat sumbangsih saran yang positif dari Bupati/Wali Kota dan menghasilkan rumusan kebijakan dan solusi permasalahan yang dihadapi melalui rapat koordinasi ini, terutama persoalan tapal batas antara kabupaten kota di Riau.

Bupati dan Wali Seperovinsi dan Para peserta Rakor di salah satu Hotel Di Pekanbarau perovinsi Riau

"Kita menginginkan agar konflik tapal batas antara kabupaten di Riau harus dituntaskan
dengan segera," ujar Gubri.

Ia kemudian meminta kepada seluruh Bupati/Wali Kota agar menyelesaikan batas daerah dengan Kabupaten tetangga dengan mempedomani Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan batas Daerah.

"Bagi Bupati /Wali Kota yang belum membentuk Tim Penegasan Batas Daerah (PBD), diminta segera membentuk tim PBD dengan mempedomani Permendagri No.76 Tahin 2012 pasal 12 s/d pasal 20," seru Gubri.

Hadir sebagai narasumber antara lain Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh, serta Asisten Deputi Penanganan Konflik Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Bambang Sugeng.

Turut hadir dalam rakor ini adalah Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, unsur Forkopimda, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau.


Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman Menyalami Peserta Rokor

Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman tak masalah meskipuns sejumlah bupati dan walikota di wilayahnya tidak hadir dalam rapat koordinasi (Rapat) bersama gubernur 2017 tentang penyelesaian konflik berlatarbelakang politik dan batas daerah di Hotel Premier Pekanbaru, Selasa (12/9/2017).

"Berarti mereka (tidak hadir karena, red) ada kesibukan yang nggak bisa diwakilkan. Yang penting tugas ini bisa berjalan sesuai waktu. Kalau sesekali ya nggak masalah," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman tersebut di Pekanbaru, Selasa siang.

Adapun tujuh kelapa daerah yang tidak hadir dalam rakor tersebut, diantaranya Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil), Bengkalis, Kepulauan Meranti, Walikota Pekanbaru dan Dumai.

"Yang hadir memang hanya Siak, Indragiri Hilir, Kampar dan Kuantan Singingi. Kalau (7 kepala daerah, red) keseringan tidak hadir, nanti disurati," ujarnya.  Adv/Mhs