Wartariau.com PEKANBARU - Nampaknya pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau bakal memakan waktu panjang. Padahal saat rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo mendeadline satu bulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membantu Riau menyelesaikannya.

Berjalan waktu, usai ratas hingga waktu yang diberikan Presiden akan habis, RTRW Riau belum mendapat titik terang dari KLHK. Malah sebaliknya, polemik mucul saat RTRW mulai dibahas antara Pemprov, Pansus RTRW Riau dengan Dirjen Planologi.

Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman pun saat dikonfirmasi tindak lanjut RTRW masih pesimis akan diselesai dibahas dalam waktu sebelum. Menurutnya, waktu tersebut terlalu singkat untuk membahas RTRW Riau secara menyeluruh.

"Dalam ratas memang (Presiden deadline satu bulan,red). Tapi saya rasa itu (Waktu tak terkejar,red). Tentu bagaimanapun pembahasan ini harus menyeluruh, yang membutuhkan waktu lebih dari satu bulan, karena pembahasanya sangat komprehensif," kata  gubernur Riau, Rabu (21/6/2017) usai rapat tertutup dengan OPD menindaklanjuti Risalah Presiden.

Gubernur mengaku menerima surat tindak lanjut RTRW dari Dirjen Planologi yang menyatakan Provisni Riau harus memperhatikan kawasan PT Chevron Pasific Indonesia (CPI).

"Karena itu levelnya kementerian di Jakarta. Tentu kita mendukung selama itu untuk kepentingan Riau kedepan," ?kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.

S?ementara itu, Ketua Percepatan RTRW Riau Ahmad Hijazi kepada CAKAPLAH.com masih enggan mengomentari persoalan itu lebih terbuka. Dia hanya menyampaikan, pada dasarnya Presiden dan Wakil Presiden melihat Riau sebagai daerah yang harus dikembangkan dan mempunyai daya saing

Karena itu, kata Ahmad Hijazi, untuk perubahan RTRW Riau ?perlu memasukan faktor gambut, sawit dan kebakaran hutan beserta hasil telaah bermacam-macam aturan terkait hutan tersebut. Sehingga memiliki garis dan kejelasan dalam aturan RTRW Riau.

"Untuk pembahasannya kita menyerahkan sepenuhnya ke Pansus RTRW bagaimana perkembangannya. Kalau kita tidak ada masalah. Ingin RTRW cepat selesai, agar perekonomian kita bisa lebih tumbuh," ujar Sekretari Daerah Provinsi Riau ini. [CKPLAH]