Wartariau.com JAKARTA -Ratusan pengunjuk rasa dari Himpunan Masyarakat Pancasila akan menyambangi kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Jalan Kebon Sirih Raya, Jakarta Pusat, Selasa (20/6), pukul 13.00 WIB.

Pencabutan subsidi listrik bagi pengguna berdaya 900 Volt Ampere (VA) menjadi polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pencabutan subsidi tersebut berakibat pada kenaikan tarif listrik yang membebani masyarakat, terutama rumah tangga tidak mampu.

Jelas Amri, dalam catatan mereka, kenaikan tarif listrik tersebut hanya diberlakukan 19 juta rumah tangga pelanggan listrik berdaya 900 VA, sedangkan pengguna rumah tangga tidak mampu subsidinya tidak dicabut dan tarifnya tidak naik. Namun, sumber masalah kekisruhan tersebut adalah akurasi data kemiskinan.

"Kami dari Himpunan Masyarakat Pancasila menganggap bahwa polemik dan kisruh pencabutan subsidi listrik saat ini adalah tanggung jawab Pak Jusuf Kalla. Pasalnya, Pak JK merupakan ketua TNP2K. Pak JK harus bertanggung jawab terhadap kisruh ini," ujarnya.

TNP2K sendiri merupakan lembaga yang memberikan data kepada pemerintah mengenai ketentuan rumah tangga mampu dan tidak mampu pengguna listrik berdaya 900 VA.

Dengan demikian, lanjut Amri, Himpunan Masyarakat Pancasila menyatakan lima sikap.

Pertama, menolak pencabutan subsidi tarif dasar listrik. Kedua, listrik merupakan kebutuhan mendasar rakyat, khususnya rakyat miskin. Kebutuhan listrik harus dipenuhi oleh negara dengan memberikan harga yang ekonomis dan dapat diakses oleh rakyat miskin.

Ketiga, pemerintah tidak mengorbankan rakyat miskin hanya karena kesalahan data.. Keempat, jangan karena data tidak akurat, negara harus mengorbankan rakyat miskin. Kelima, ketua TNP2K serta jajarannya harus bertanggung jawab atas kisruh pencabutan listrik bersubsidi yang tidak tepat sasaran. [RMOL]