wartariau.com,PEKANBARU - Dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi, Bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara negara dan pmerintahan semata, akan tetapi diperlukan peran aktif setiap masyarakat , komponen anak bangsa dalam memberikan kontrol sosial.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi pada Training Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi di Provinsi Riau di Hotel Alpha Pekanbaru, Rabu (14/6).

"Pencegahan korupsi bukan semata menjadi tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, akan tetapi diperlukan peran masyarakat dalam  melakukan kontrol sosial terhadap praktek penyelenggara negara dan pemerintahan," ungkap Ahmad Hijazi.

Lebih lanjut Ahmad hijazi menjelaskan Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang bersih dari aparatur biroksrasi yang terbebas dari korupsi, Masyarakat tidak hanya diadika objek penyelenggara negara tetapi harus dilibatkan menjadi subjek karena itulah yang menandai partisipasi.

Layanan publik yang menjadi prioritas di Provinsi Riau adalah sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan kehutanan serta Pemberdayaan masyarakat desa karena, terdapat isu strategis yang berdampak langsung di masyrakat seperti pengelolaan dana BOS, Jaminan kesehatan daerah, serta pengelolaan dana desa.

"Peran masyarakat sangat penting karena masyarkat yang menerima manfaat bagi layanan yang diberikan pemerintah daerah," tutupnya.

Hadir dalam Training Partisipasi Publik dalam pencegahan korupsi di Provinsi Riau tersebut Tim dari  Koordinasi, Supervisi dan Pecegahan (Kosupgah)  KPK RI, Junaidi, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Yogi Getri, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, Kepala OPD Dilingkunagn Pemerintah Provinsi Riau.(Mcr)