Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Sudah Capai Rp6.361 Triliun 

Rabu, 24 Maret 2021 - 10:30:43 WIB


Wartariau.com JAKARTA -- Utang luar negeri (ULN) RI terus membengkak. Per akhir Februari 2021, ULN tercatat sudah mencapai Rp6.361 triliun. Terjadi penambahan Rp128 triliun dari periode Januari 2021, sebesar Rp6.233 triliun.


Dikutip dari Republika.co.id, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, pihaknya bersama DPR harus merancang dan selanjutnya bisa mengelola posisi utang tersebut.


''Posisi per akhir Februari untuk pembiayaan anggaran sudah berhasil menutupi sebesar Rp273,1 triliun. Ini sesuai rencana kita untuk bagaimana mencari atau menutup defisit sampai akhir tahun,'' kata Luky saat konferensi pers APBN KITA secara virtual, Selasa (23/3).


Postur APBN memang masih memiliki celah defisit besar. Pada APBN 2021, Kementerian Keuangan mencatatkan defisit anggaran 5,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp1.006 triliun.


Hingga Februari 2021, defisit APBN sudah mencapai Rp63,6 triliun atau 0,3 persen dari GDP. Jumlah ini berasal dari pendapatan negara sebesar Rp 219,2 triliun dengan belanja yang keluar sebesar Rp 282,7 triliun.


Bank Indonesia (BI) selaku regulator moneter yang mengatur peredaran uang menyebut struktur utang luar negeri (ULN) Indonesia masih sehat. Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, mengatakan tetap sehatnya struktur utang karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. 


Struktur ULN yang sehat tersebut, jelas Erwin, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen.


Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tecermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4 persen dari total ULN. 


Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menjelaskan Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.


''Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,'' kata Erwin.


Pertahankan Peringkat Utang


Lembaga pemeringkat utang, Fitch, mempertahankan peringkat utang Indonesia atau sovereign credit rating pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook stabil. 


Fitch menilai faktor kunci yang mendorong afirmasi peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik serta beban utang pemerintah yang rendah, meskipun meningkat.


Fitch menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Indonesia di antaranya ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal yang masih tinggi, penerimaan pemerintah yang rendah, serta perkembangan sisi struktural seperti indikator tata kelola dan PDB per kapita yang masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan peringkat yang sama.


Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan pulih bertahap mencapai 5,3 persen pada 2021 dan enam persen pada 2022, setelah terkontraksi 2,1 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. 


Pemulihan ekonomi tersebut didorong oleh stimulus pemerintah dan ekspor yang juga didukung perbaikan harga komoditas.


Momentum pertumbuhan ekonomi juga akan didukung oleh pembangunan infrastruktur. Pemulihan akan bergantung pada penanganan penyebaran Covid-19 khususnya melalui percepatan vaksinasi.


Dalam jangka menengah, Fitch memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh implementasi Undang Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menghapus berbagai hambatan investasi. 


Fitch mencatat pembentukan Indonesia Investment Authority sebagai langkah untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun ke depan.


Fitch memperkirakan defisit fiskal akan sedikit menurun menjadi 5,6 persen pada 2021 dari 6,1 persen pada 2020, sejalan dengan target yang ditetapkan pemerintah. Pada 2021, belanja pemerintah tetap difokuskan pada upaya untuk mengurangi dampak krisis kesehatan.


Hal tersebut tercermin pada peningkatan alokasi belanja kesehatan dan bantuan untuk rumah tangga dan sektor usaha menjadi 4,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2021 dari 3,8 persen pada 2020. Pemerintah sendiri berkomitmen untuk memenuhi batas atas defisit fiskal 3 persen pada 2023.


Dari sisi penerimaan, Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah akan membaik secara gradual menjadi 12,3 persen dan 12,8 persen dari PDB pada 2021 dan 2022 seiring pemulihan ekonomi, setelah mencatat rasio sebesar 12,1 persen pada 2020.


Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tetap mewaspadai terhadap berbagai hal yang digarisbawahi oleh Fitch.


''Namun kita juga memiliki beberapa area yang perlu yaitu dari sisi ketergantungan terhadap external financing, menjadi catatan,'' ujarnya saat konferensi pers APBN KITA secara virtual, Selasa (23/3).


Menurut Sri, peringkat utang yang mampu bertahan tersebut termasuk hal yang membanggakan. Saat ini, beberapa negara justru mengalami penurunan peringkat


''Jadi kalau kita lihat perbandingan di 124 (negara) dan 133, Indonesia masih posisi stabil dan rating-nya tidak di downgrade,'' kata Sri.


Ke depan Sri Mulyani berharap peringkat yang diberikan lembaga pemeringkat tersebut dapat memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia, sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi terjadi di tahun ini.***




Sumber: republika.co.id



Berita Terkait :