Wartariau.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terus mengembangkan dan mendalami penyelidikan kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19, di wilayah Jabodetabek.

Salah satu yang turut didalami dalam penyidikan kasus yang salah satunya menjerat mantan Menteri  Sosial Juliari P Batubara itu adalah keterlibatan sejumlah pihak, termasuk diduga Ketua DPR RI sekaligus ketua pimpinan pusat PDIP, Puan Maharani.

"Pada prinsipnya segala informasi yang berkembang dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Senin, 25 Januari 2021.

Ali menegaskan hal itu sekaligus merespons pemberitaan satu media yang menyebut bahwa Puan diduga ikut menikmati proyek itu melalui orang kepercayaannya. Dalam pemberitaan tersebut, Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapatkan jatah pengadaan 199 paket bansos senilai Rp57,63 miliar karena menyebut nama Puan Maharani. 

Lia juga menggunakan PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang yang mendapatkan kouta 25 ribu paket senilai Rp6,75 miliar. Dalam pemberitaan media itu, Lia menyangkal menyebut atau melibatkan Puan.

KPK menolak merespons secara berlebihan atas sanggahan-sanggahan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut dugaan rasuah. Berbekal informasi dan sejumlah bukti, penyidik KPK akan mengusut kasus ini sampai tuntas.

Salah satu upaya itu dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa kasus.