Mantan Kabag Umum Divonis 7 Tahun dan Uang Pengganti Rp 5 M
Mantan Kabag Umum Kuansing Divonis 7 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp 5 M Lebih

Rabu, 13 Januari 2021 - 17:03:34 WIB


Wartariau.com TELUK KUANTAN - Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis penjara bagi mantan Kabag Umum Kuansing M Saleh 7 tahun penjara akibat kasus korupsi. Penbacaan vonis sendiri dilakukan Rabu (13/1/2021).


Pembacanaan vonis sendiri dipimpin majelis hakim Faisal SH MM. JPU dalam sidang vonis ini yakni Roni Saputra SH.


Dalam putusannya, majelis hakim menyatakam M Saleh dan terdakwa lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan korupsi secara bersama-sama.


"Menjatuhkan pidana 7 tahun," kata  Faisal SH MM.


Selain itu, M Saleh juga diharuskan membayar denda sebesar Rp 300 juta dengan subsider 3 bulan


Beda dengan terdakwa lainnya, M Saleh diharuskan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 5 Miliar lebih.


Bila tidak dibayar paling lama sebulan setelah putusan, harta benda akan disita dan dilelang.


Bila harta benda tidak ada, dipidana penjara selama 4 tahun.


Ada lima terdakwa dalam kasus ini. Selain M Saleh, ada Muharlius, mantan Plt Sekda, Verdy Ananta ; mantan bendahara pengeluaraan rutin ; Hetty Herlina ; mantan Kasubag kepegawaian dan selaku PPTK serta Yuhendrizal ; mantan Kasubag tata usaha dan selaku PPTK.


Tuntutan JPU untuk Muharlius yakni pidana penjara selama 8 tahun, 6 bulan. Selain itu, Muharlius juga didenda Rp 500 juta subsider 6 bulan kururangan.


Selain itu, Muharlius dituntut uang pengganti sebesar Rp. 1.933.679.535. Apabila uang penganti tidak dibayar maka harta bendanya disita jaksa untuk menutupi kerugian negara.


Anggaran yang diduga di korupsi tersebut terdapat pada APBD 2017 Pemkab Kuansing. Ada enam kegiatan di bagian umum Setda Kuansing yang diduga jadi bancakan para tersangka.


Dalam putusan hakim, kerugian negara yakni Rp 7 miliar.


 

Enam kegiatan yang jadi banjakan tersebut yakni Kegiatan dialog atau audiensi dengan toko-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat ; Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemeringah non departemen/luar negeri ; Rapat korlordinasi unsur muspida ; Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah ; Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah / wakil kepala daerah dan terakhir Penyediaan makan dan minum (rutin).


Pola korupsi yang dilakukan lima terdakwa yakni mark up.


Sumber: pekanbaru.tribunnews.com



Berita Terkait :