Amril Mukminin Divonis 6 Tahun
Bupati Bengkalis Nonaktif Amril Mukminin Divonis 6 Tahun, Hak Politik Dicabut

Senin, 09 November 2020 - 21:36:14 WIB


Wartariau.com Bupati Bengkalis nonaktif Amril Mukminin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta karena terbukti bersalah dalam kasus suap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning dari PT Citra Gading Asritama (CGA) senilai Rp5,2 miliar.


Amril dinilai melanggar Pasal 12 Huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Tak hanya hukuman pidana 6 tahun penjara hak politik Amril Mukminin juga dicabut selama 3 tahun setelah menjalani masa tahanan.


Vonis dibacakan ketua hakim, Lilin Herlina, dalam persidangan yang digelar secara virtual tanpa kehadiran Amril Mukminin, Senin 9 November 2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.


Bupati nonaktif itu diketahui dalam kondisi sakit di Rutan Kelas I Pekanbaru dan persidangan diwakili oleh Penasehat Hukumnya.


"Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 6 tahun dipotong masa tahanan dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan," kata Majelis Hakim.


"Selain hukuman pidana penjara, terdakwa juga dihukum untuk tidak dipilih selama 3 tahun," lanjut Lilin Herlina.


Sementara itu meski hukuman yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan, JPU tetap melakukan banding karena ada dakwaan yang tidak dipenuhi majelis hakim.


Sedangkan Amril Mukminin belum menentukan apakah menerima atau menolak putusan majelis hakim tersebut. 


Sebelumnya dalam tuntutannya JPU menghukum Amril dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa KPK juga menghukum Amril membayar denda sebesar Rp500 juta atau subsider 6 bulan penjara.


Selain pidana penjara, KPK juga meminta kepada majelis hakim untuk memberi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Amril. Pidana tambahan itu disampaikan KPK dalam sidang yang beragendakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan (Pledoi) Amril.


Dalam tuntutan KPK, Amril dinilai terbukti melakukan korupsi secara berlanjut, yakni suap dari PT Citra Gading Asritama (CGA) sebanyak Rp5,2 miliar terkait proyek jalan Duri-Sei Pakning dan gratifikasi dari dua orang pengusaha pabrik kelapa sawit sebanyak Rp23,6 miliar lebih.


Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima dikediamannya pada Juli 2013-2019. Ada juga yang langsung diberikan kepada Amril Mukminin dan ada melalui rekening istrinya, Kasmarni. Ketika itu Kasmarni menjabat Camat Pinggir


Uang puluhan miliar diterima Amril Mukminin saat masih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis 2 periode yakni 2009-2014, 2014-2019 dan saat menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016-2021.


JPU menyatakan, perbuatan Amril Mukminin itu melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto, Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



Berita Terkait :