Wartariau.com&n" />
Pelarian Djoko Tjandra Libatkan Para Jenderal

Pelarian Djoko Tjandra Libatkan Para Jenderal, Mantan Wakapolri Malu

Mantan wakapolri yang kini menjabat sebagai wakil rakyat di Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun merasa malu atas keterlibatan para jenderal dalam pelarian buronan Djoko Tjandra. Untuk diketahui, Brigjen Prasetijo mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra.

"Saya terus terang bahwa sangat memalukan bahwa telah terjadi case yang menyangkut anggota Polri," kata Adang dalam acara Polemik Trijaya, Sabtu (18/7).

Saat digali sejauh apa Adang mengetahui kasus ini, dia memilih untuk tidak membocorkan komunikasi antar dirinya dan Bareskrim juga Propam Polri.

"Bila dipertanyakan apa ini sindikat, saya sudah mendengar dari Bareskrim dan Div Propam, saya tidak akan melampaui yang mereka sampaikan karena masih menjadi pemeriksaan," jelas Adang.

Namun, Adang menegaskan, jika kasus ini merupakan perbuatan perorangan maka permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tentang moral.

"Saya takut ini bagian dari suatu giat terorganisir dalam kasus ini, karena kalau itu terjadi quo vadis penegakan hukum," Adang menandasi.

Prasetijo Komunikasi Langsung

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, seseorang yang mengatasnamakan buronan Djoko Tjandra saat membuat surat sehat bebas Covid-19 didampingi oleh Brigjen Prasetijo Utomo.

Pembuatan surat sehat yang berkop Polri yang terbit pada 19 Juni 2020 dengan dokter pemeriksa yakni inisial dokter H itu di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Jadi memang namanya di Pusdokkes Mabes itu kan banyak yang melakukan rapid, jadi setiap hari itu banyak orang yang datang untuk melakukan rapid di sana dan kebetulan ada 2 orang yang datang ke RS Kramat Jati. Kemudian diterima oleh dokter, kemudian dilakukan tes rapid hasilnya negatif dan kemudian orang itu menunjukkan atas nama Djoko Tjandra kan tidak menunjukan KTP ya, karena di situ ada BJP PU yang mendampingi," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (17/7).

Lalu, terkait komunikasi yang dilakukan antara buronan kasus Bank Bali dengan Prasetijo itu tidak adanya perantara. Dengan kata lain, Prasetijo bisa komunikasi langsung dengan Djoko Tjandra yang sejak lama jadi buronan Kejagung.

"Ada komunikasi juga (sama Djoko Tjandra). Iya (secara langsung)," ujarnya.

Napoleon dan Nugroho Dimutasi

Kapolri Jenderal Idham Azis langsung mutasi Irjen Napoleon Bonaparte dari Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri menjadi Analisis Kebijakan Utama Itwasum Polri.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2076/VII/KEP/2020, tanggal 17-7-2020. Surat telegram tersebut diteken langsung oleh AsSDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudi. Nantinya, jabatan tersebut akan diisi oleh Brigjen Johanis Asadoma yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda NTT.

Tak hanya melakukan mutasi kepada Napoleon, dalam STR tersebut juga adanya nama Brigjen Nugroho Slamet Wibowo yang dimutasi dari jabatan lamanya yakni Ses NCB Interpol Indonesia Div Hubinter Polri menjadi Analis Kebijakan Utama bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Awi Setiyono membenarkan terkait mutasi tersebut. Hal itu dilakukan terkait adanya pelanggaran kode etik atas kasus Djoko Tjandra.

"Pelanggaran kode etik maka di mutasi. Ya betul. Iya kelalaian dalam pengawasan staf," kata Awi saat dikonfirmasi, Jumat (17/7).

Sumber: merdeka.com

TERKAIT