Wartariau.com -JAKARTA- Kebijakan yang tidak populer dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, dengan menaikan iuran premi BPJS Kesehatan." />
Kenaikan BPJS Bikin Jokowi dalam Bahaya Besar

Pemakzulan di Depan mata, Kenaikan BPJS Bikin Jokowi dalam Bahaya Besar

Wartariau.com -JAKARTA- Kebijakan yang tidak populer dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, dengan menaikan iuran premi BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut mendapat sorotan bahkan hujatan dari masyarakat Indonesia seperti yang terlihat di berbagai media sosial.

Menurut pakar hukum, kebijakan ini dapat membahayakan presiden Jokowi karena diangap telah melangar UUD 1945 dan UU, sehingga muncul wacana impeachment alias pemakzulan terhadap orang nomor satu di Indoesia itu.

Demikian disampaikan pakar hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menanggapi penerbitan Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Perpres 64/2020 tersebut menyatakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan per Juli 2020 ini.

Padahal, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menjelaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

 “Presiden Jokowi dapat dikatakan melanggar sumpah dan janjinya, yakni tidak menjalankan UUD 45 dan UU,” ujar Saiful Anwar kepada RMOL, Kamis (14/5).

“Jelas-jelas pasal 7 ayat 2 huruf l UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan, pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” sambungnya.

Apalagi, kata Saiful, putusan pengadilan berlaku res judicata pro veritate havetye yang artinya apa yang diputuskan hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan.

“Sehingga berlakulah azas self respec bagi pemerintah untuk segera menjalankannya,” jelas dia.

“Dengan demikian artinya di sini Jokowi sudah melangkahi UU dan putusan pengadilan, dalam hal ini Putusan MA tanggal 27 Februari 2020 Perkara Nomor 7 P/HUM/2020,” ungkap Saiful.

Saiful mengingatkan Presiden Jokowi untuk hati-hati lantaran hal tersebut dapat berbahaya pada jabatannya.

Sebab, penerbitan itu bisa jadi pintu masuk untuk impeachment.

“Saya kira sudah memenuhi unsur impeachment sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” tegas Saiful.

“Apalagi ini kan menyangkut masyarakat luas, kalau masyarakat bergerak melakukan gerakan, ini bisa membahayakan posisi presiden,” tutupnya.