Kawasan Gambut 1,6 Juta Hektar
Lahan gambut riau yang telah rusak oleh korporasi Group April.

Rabu, 27 September 2017 - 23:28:23 WIB


Wartariau.com PEKANBARU///Selain meningkatnya dugaan kongkalikong dari masyara kat luas terhadap proses penetapan draf RTRW Provinsi Riau baru-baru ini,  hal lain yang tak kalah penting adalah ternyata dalam draf Ranperda RTRW Provinsi Riau 2017 - 2037 yang baru usai disahkan oleh 65 anggota DPRD Riau terjadi sesuatu yang sangat fatal,yaitu hilangnya wilayah gambut Riau yang seharusnya dilindungi seluas 1,6 juta hektar.
 
Informasi terkait indikasi hilangnya areal gambut Riau yang sangat luas ini adalah tat kala pihak LSM NGO penggiat lingkungan dan Kehutanan melaporkan hasil pengamatan pihaknya terhadap draf RTRW Provinsi Riau 2017 - 2037 dimana dalam draft tersebut tidak mencantumkan lagi wilayah gambut Riau Seluas 1,6juta hektar seperti disebutkan dalam draf RTRW Provinsi Riau 2016-2035, melainkan hanya mencantumkan seluas 21.615 hektare.
 
Satu sisi Pansus RTRWP tidak mengakomodir korporasi, sisi lain Pansus RTRWP Riau tidak berpihak pada masyarakat adat dan tempatan yang berkonflik dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Dalam rincian peruntukan ruang hasil kerja Pansus RTRWP Riau untuk kawasan budidaya, Hutan Produksi Tetap seluas 2.340.815 ha (usulan ini sesuai dengan usulan Pemprov Riau). Data Jikalahari seluas 2.029.585 ha dari 2.340.815 ha telah dikuasai korporasi HTI milik RAPP dan APRIL. Padahal dalam konsesi HTI tumpang tindih dengan hutan tanah milik masyarakat adat dan tempatan.
 
"Mengapa Pansus RTRWP dan Pemprov Riau tidak berpihak kepada masyarakat adat dan tempatan yang hutan tanahnya dirampas oleh APP dan APRIL?" tanya Made.
 
Pansus RTRWP Riau juga tidak mengakomodir rekomendasi dari Pansus Monitoring dan identifikasi Sengketa Lahan, Kehutanan dan Perkebunan DPRD Bengkalis 2016 yang meminta agar izin korporasi HTI PT Rimba Rokan Lestari, PT Sumatera Riang Lestari, PT Arara Abadi, PT.Bukit Batu Hutani Alam dan PT Sekato Pratama Makmur dicabut atau direview. "Mengapa usulan DPRD Bengkalis tidak diakomodir oleh DPRD Riau?" tanya Made.
 
* Pansus RTRWP Hilangkan kawasan lindung gambut dalam draft RTRWP Riau 2017 – 2037.
 
Dalam draft RTRWP Riau 2017 – 2037 Pasal 26 ayat 3 tidak menyebutkan luasan Kawasan Bergambut di Provinsi Riau, termasuk di dalam RTRWP 2017 – 2037 hasil kajian Bappeda Riau (Bab IV Rencana Pola Ruang 4.1.2 huruf b juga tidak menyebut luasan Kawasan Lindung Bergambut di Riau). Pansus RTRWP Prov Riau hanya mengalokasikan kawasan lindung bergambut seluas 21.615 hektar berdasarkan usulan Pansus RTRWP Riau.
 
Luasan Kawasan Lindung Kubah Gambut justru tertera di dalam draft RTRWP Riau 2016 – 2035 seluas 1.693.030 hektar. Dalam kajian Bappeda RTRWP Riau 2016 – 2035 yang dterbitkan pada Mei 2016 (Bab IV Rencana Pola Ruang 4.1 Rencana Kawasan Lindung) disebutkan kawasan kubah lindung gambut seluas 1.693.030 hektar.
 
"Mengapa Pansus RTRWP Riau menghilangkan luasan Kawasan Lindung Bergambut seluas 1,6 juta hektar?" kata Made, "Semestinya Pansus RTRWP Riau memperjuangkan seluruh areal bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dijadikan fungsi lindung atau setidaknya merujuk SK MenLHK Nomor SK.129/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017 Tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional untuk Provinsi Riau seluas 5.040.735 hektar dengan fungsi budidaya seluas 2.567.352 hektar dan 2.473.383 hektar untuk kawasan lindung."
 
"Dengan hilangnya luasan Kawasan Lindung Bergambut yang hanya menjadi 21.615 ha, draft RTRWP Riau 2017 – 2037 mengabaikan agenda restorasi gambut dan terus melanggengkan kondisi yang mendorong terjadinya pembakaran hutan dan lahan gambut di Riau," kata Made.
 
Pansus tidak 'menghijaukan' 111 korporasi sawit. Pansus RTRWP Riau tidak memper juangkan hasil temuan Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan Kehutanan dan Perkebunan 2015 yang menemukan 104 perusahaan sawit 'diputihkan' dalam SK 878/ Menhut-II/2014 dan 7 perusahaan sawit 'diputihkan' dalam SK 903/SEKJEN/PLA.2/12/ 2015.
 
"Mengapa Pansus RTRWP Riau tidak memperjuangkan 111 korporasi sawit yang dilepaskan menjadi non kawasan hutan oleh Menteri LHK untuk 'dihijaukan' kembali?" tanya Made.
 
Terkait pernyataan Asri Auzar telah melakukan uji publik dengan LAM, NGO, koordinasi lintas kementerian dan pihak lainnya, Jikalahari tidak pernah diundang oleh Pansus RTRWP Riau secara resmi. Justru Jikalahari bersama Koalisi Rakyat Riau yang pernah mengundang Ketua Pansus RTRWP Riau untuk berdiskusi, namun Pansus belum bisa memberikan perkembangan karena mereka belum bekerja. "Yang paling Jikalahari sesalkan, mengapa Pansus RTRWP Riau tidak mengundang masyarakat terdampak yang hutan tanahnya dirampas oleh korporasi," kata Made.
 
Jika RTRWP Riau 2017 – 2037 hasil kerja Pansus RTRWP Riau ditetapkan menjadi Ranperda dan Perda oleh 65 anggota DPRD Riau, secara otomatis DPRD Riau dan Gubernur Riau melegitimasi ruang untuk korporasi HTI







aktualonline.com


Berita Terkait :