Proyek Jalan Batal Dilaksanakan PU Pekanbaru Rasionalisasi Anggaran Rp15 M
Rabu, 21 September 2011 - 10:06:31 WIB PEKANBARU - Sejumlah pekerjaan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan di Pekanbaru, yang sudah dialokasikan melalui APBD 2011 batal dilaksanakan.
Penyebabnya karena pemberlakuan program rasionalisasi atau penghematan yang diterapkan Dinas Pekerjaan Umum dalam menyikapi defisit anggaran Pemko yang mencapai Rp80 miliar.
Kondisi tersebut terungkap dalam rapat tertutup antara Komisi IV DPRD dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pekanbaru, Selasa (20/9) di Ruang Rapat Kantor DPRD Pekanbaru.
Usai rapat, Ketua Komisi IV Tengku Azwendi Fajri mengatakan, dalam rapat dibahas rencana rasionalisasi yang akan dilakukan Dinas PU dengan jumlah mencapai Rp15 miliar. Dampaknya, banyak kegiatan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan terganggu atau bahkan ditunda.
Karena banyaknya kegiatan atau pekerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat terganggu dengan rasionalisasi, maka Dinas PU diminta untuk mengkaji ulang dan tetap memprioritaskan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga, seperti semenisasi dan pembangunan serta perbaikan drainase.
"Banyak kegiatan jadi terganggu dan semuanya bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sesuai serapan aspirasi yang diterima Dewan dalam reses dan hasil Musrenbang. Karena itu, kita minta kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat tetap diutamakan," tukasnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Roni Amriel. Menurutnya, walau rasionalisasi tidak bisa dihindari karena Pekanbaru defisit, namun semua kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh dihilangkan atau ditunda.
Misalnya, pembangunan drainase yang harus dilaksanakan untuk mengurangi banjir di sejumlah ruas jalan dan pemukiman penduduk.
"Rasionalisasi tidak bisa dihindari karena kondisi keuangan yang kabarnya defisit. Namun ada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sebaiknya tidak dicoret dan dipertimbangkan untuk tetap dilaksanakan dalam anggaran perubahan ini. Misalnya drainase dan semenisasi jalan yang nilainya di bawah Rp3,5 miliar harus tetap dilaksanakan," ucapnya.
Ditanya apakah Pekanbaru memang benar-banar mengalami dfisit atau hanya sekedar wacana demi kepentingan politik, Azwendi tidak bisa memberikan jawaban pasti, karena Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) belum dikirimkan Pemko ke DPRD.
Jadi DPRD tidak mengetahui apakah Pekanbaru benar-benar defisit atau hanya upaya pembohongan publik semata dan berkaitan dengan upaya menggagalkan pemungutan suara ulang (PSU).
Namun ketika ditanya kenapa pembahasan wacana rasionalisasi harus dilakukan secara tertutup, Roni dan Azwendi mengatakan, prinsipnya rapat tidak tertutup bagi kalangan pers. Hanya saja kedatangan wartawan saat rapat berlangsung dikhawatirkan bisa mengganggu konsentarasi peserta rapat.
"Rapatnya tidak tertutup. Bisa jadi tadi wartawan tidak berada di dalam ruangan sebelum rapat dimulai. Kalau sudah dimulai, tentu tidak baik ada yang keluar masuk karena kita khawatirkan akan mengganggu konsentrasi," jawab Roni berdiplomatis. (inilah.com)
