Soal Defisit Anggaran Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Mengaku Kecewa dengan Syamsurizal
Jumat, 16 September 2011 - 14:27:49 WIB PEKANBARU - Soal defisit anggaran yang digembar-gemborkan Penjabat Walikota dan Sekretaris Kota Pekanbaru hingga mencapai Rp 80 miliar lebih, dinilai Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Dian Sukheri sebagai wacana dan alasan belaka.
Sebab, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) belum dibahas dengan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru, namun sudah bisa disebutkan ada defisit.
"Selagi belum ada pembahasan bersama antara pemerintah dengan legislatif, bagaimana bisa Pemerintah menggembar-gemborkan tentang defisit. Seharusnya, keputusan yang mengatakan defisit atau tidak, dilakukan dalam rapat Banggar," kata Dian, Kamis (15/9) di Ruang Fraksi PKS DPRD Pekanbaru.
Melihat kondisi tersebut, Dian mengaku kecewa dengan sikap Penjabat Walikota Syamsurizal dan Sekko HM Wardan yang telah menginformasikan persoalan defisit anggaran ke masyarakat luas dan dalam pertemuan dengan DPD RI, DPRD Riau dan semua pihak dalam pertemuan Pemko saat audiensi terkait pelaksaanaan pemungutan suara ulang (PSU).
"Tidak etis sikap mereka dan kita kecewa, karena informasi defisit dibawa kemana-mana sampai ke audiensi dengan DPD-RI, DPRD Riau dan semua pihak termasuk ke media massa. Padahal belum dibahas dengan kita. Kalaupun ada defisit, mestinya mereka buka di depan tim Banggar, bukan malah seperti sekarang ini," kata Dian.
Dian juga menyayangkan apa yang dilakukan Penjabat Walikota dan Sekko Pekanbaru yang diyakini malah akan merugikan daerah. Soalnya, tak tertutup kemungkinan Pekanbaru akan kehilangan Dana Insentif Daerah (DID) dari pusat karena dinilai tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.
"Akibatnya bisa jadi kita memang akan kehilangan dana insentif daerah. Inilah yang kita sesalkan karena dugaan kita mereka hanya mencari alasan untuk tidak menganggarkan PSU namun akibatnya malah kehilangan DID," katanya.
Di sisi lain, Dian menyesalkan pernyataan HM Wardan usai mengikuti pertemuan dengan Komisi A DPRD Riau, Rabu lalu. Saat itu, Wardan berjanji akan memprioritaskan dana tambahan PSU dalam anggaran murni 2012.
"Kita sesalkan pernyataan HM Wardan yang mengatakan PSU akan dianggarkan pada APBD 2012. Seharusnya, ini bisa dianggarkan dalam APDB-P 2011 sebagai bukti kita mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi," ucapnya. (inilah.com)
