Wartariau.com -  Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Rokan Hilir (PPP-IPM-R) menolak keras apa yang dilakukan oleh LAM Riau yakni ada nya Wacana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) mendirikan Badan Usaha Milik Adat (BUMA) dalam rangka ambil bagian dalam pengelolaan Belok Rokan.

Direktur Eksekutif Pucuk Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Melayu Rokan Hilir (PPP-IPM-R) Raimun,SE,S.Sos didampingi Direktur Intelijen Ridwan Shi. Dan direktur keuwangan Panogari, Spi mengatakan langkah yang di tempuh oleh LAM Riau membuat perjanjian bisnis melakukan rapat bersama komisi VII kuranglah elok didengar.

Sebagai mana yang kita ketahui pungsi dan kedudukan LAM Riau, kurang tepat rasa nya mengurusi hal-hal yang semacam ini.

Namun baiklah sebelum terlalu jauh melangkah kami ingin meperingatkan LAM Riau, Daerah juga punya kewenangan yang sangat besar, dalam hal ini lima daerah yang termasuk dalam kawasan daerah penghasil migas yakni Rohil, Bengkalis, Dumai, Siak dan Rohul.

Raimun,SE,S.Sos menegaskan, pendirian BUMA yang dimotori sejumlah oknum kelompok LAMR Riau tidak mewakili aspirasi seluruh masyarkat Riau khususnya masyarakat adat Riau.

Bisnis To bisnis  (B To B) dengan saham yang di janjikan oleh pusat 39% jika kita konfersi kan ke Rupiah kemana mau dicari lebih kurang 10 - 13 Teriliun, APBD Riau saja tidak memungkinkan.

Libatkan pihak ketiga alias konsersium bukan semudah itu panjang persolan nya, uang ratusan juta saja akan di pertanyakan oleh otoritas jasa keuwangan (OJK ) apalagi puluhan teriliunan rupiah.

"Jujur saja kita tak tahu apa itu BUMA? Kalau dikatakan badan usaha milik adat, badan usaha bagaimana, apakah bentuknya perusahaan, kemudian milik siapa, oleh siapa dan untuk siapa? Kalau bentuknnya BUMD jelas ada komisarisnya ditentukan pemerintah daerah dan hasilnya jelas untuk pendapatan daerah kalau BUMA untuk siapa?" Tegas Raimun lagi di pekanbaru Rabu,(17/3/2021).

Menurut Raimun, sikap LAMR Riau yang terang-terangan ingin masuk dalam bisnis minyak Blok Rokan dengan mendirikan BUMA dinilai akan merugikan kita dan sulit untuk terealisasi.

kalau bisa kita mengibaratkan sikap LAM Riau ini seperti "Berebut kerja di rumah sendiri, sehingga lupa sebagai tuan rumah".

Daerah penghasil juga punya rencana lain apakah mereka sepakat dengan LAM Riau menurut Raimun lagi, tidak belum dapat kita pastikan apakah mereka setuju dengan LAM Riau atau menolak.

Di balik itu, Raimun,SE,S.Sos menduga Pendirian BUMA diboncengi kepentingan oknum dan kelompok tertentu mengejar kepentingan mereka dengan mengatas namakan "marwah rakyat Riau" untuk ambil bagian dalam bisnis minyak pengelolaan Blok Rokan yang sejatinya hanya menguntungkan kelompok tertentu bukan menguntungkan masyarakat Riau.

Kalaupun ada Konsersium, orang perorangan   yang memiliki Modal puluhan teriliun kenapa tidak ngebor minyak nya dikuwait atau arab saudi saja lebih jelas lagi aman.

Management pertamina pengelolaan pertamina LAM Riau kebagian saham 39% dengan sarat B To B setorkan modal setara, pertanyaan duit dari mana?

Alih-alih mengejar bisnis minyak Blok Rokan dengan modus mendirikan BUMA, kita lebih setuju jika LAMR Riau fokus mendorong pemerintah pusat memberikan kewenagan bagi masyarakat Riau dengan menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa seperti halnya Papua dan Aceh, atau memberikan kesempatan untuk berperan terhadap Belok Rokan.

Sehingga hasil kekayaan alam Riau bisa diarahkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat Riau.

 Daerah penghasil migas berikan kekhususan bagi Riau sehingga pendapatan migas Riau itu bisa langsung dikelola oleh riau untuk kesejahteraan masyarakat Riau.

"Migas Riau selama ini menjadi penyumbang devisa terbesar buat negara. Tapi ironisnya, pendapatan Migas yang disalurkan kembali pemerintah ke Riau tidak menunjukan rasa keadilan.

Hampir tiap tahun Riau mengemis meminta DBH Migas kepada pusat. Itupun banyak sekali potongan dan tunda Salur.

Kepentingan besar ini yang seharusnya kita perjuangan bersama mengembalikan Riau Berdaulat di negerinya sendiri,"

Riau juga punya hak sama hal nya dengan papua Aceh dan lai sebagai nya pungkas Raimun.*