07:30 | Wakil Ketua MPR Terpilih Hidayat Nur Wahid, Mahyudin,EE Mangindaan, Oesman Sapta - 07:28 | Zulkifli Hasan Ketua MPR Terpilih - 20:38 | Bonaran Situmeang di Tangkap KPK - 11:10 | Irman Gusman Pimpin lagi DPD RI - 13:27 | Ketua DPR terpilih Setya Novanto
Sabtu 25 Oktober 2014

penyelewengan APBD sering terjadi
Ke Mana Aliran Dana Dugaan Korupsi SiLPA APBD Inhu Tahun 2012 ?


Sabtu, 20 Juli 2013 - 08:33:38 WIB
WARTARIAU-RENGAT- SILPA (dengan huruf i besar/kapital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan. Yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Sedangkan SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2012 adalah Rp571 milyar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp524 milyar, maka SiLPA-nya adalah Rp47 milyar.

SiLPA tahun 2012 di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Indragiri Hulu (Inhu) sebesasr Rp21 milyar lebih. Namun lain lagi halnya di Sekretariat Pemkab Inhu, ada kasus dugaa korupsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD Inhu tahun 2012 sebesar Rp 2,4 miliar kini sedang hangat diperbincangkan. Ke mana aliran dana dugaan korupsi SiLPA APBD Inhu tahun 2012 lalu ? Inilah diantara yang dipertanyakan oleh Lamidi, Amd, Kepala Devisi Keuangan LSM GPAK (Gerakan Pemuda Anti Korupsi).

Lamidi mengetahui prosedur pengeluaran Kas di Pemda seluruh Indonesia. Jadi ia berpendapat tidak mungkin dugaan korupsi tersebut hanya dilakukan dua orang pejabat non eselon saja. Karna sekarang ini pencairan uang diperketat, tidak seperti di era Bupati Thamsir Rachman. Di era Thamsir uang bias dicairkan dalam bentuk kwitansi di atas kertas HVS.

Ia mencurigai aliran dana dalam dugaan korupsi SiLPA APBD Inhu 2012. Jika prosedur tidak lengkap, maka Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kabag Keuangan Setda Inhu saat itu Hasman Dayat tidak akan berani menyetujui pencairan dana tersebut dan Bank Riaukepri tidak mau mencairkan uang.

Lamidi menjelaskan Prosedur Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran
Kas, terdiri atas:
1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D)
5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
6. Penerbitan Nota Permintaan Dana (NPD)

“Nah inilah prosedur pencairan dana di Pemda saat ini, jadi patut dicurigai aliran dana dalam dugaan korupsi SiLPA APBD Inhu tahun 2012 ini. Kita jangan sampai terbelenggu kepada oknum pejabat non eselon saja dalam dugaan korupsi SiLPA in,”tegas Lamidi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Inhu, H. Harman Harmaini, SH, MM menjelaskan bahwa prosedur pencairan dana di Pemkab Inhu berada pada Kabag Umum Setda Inhu, Sekda Inhu, Kabag Keuangan Setda Inhu dan seterusnya. “Dana itu saya tidak tahu ke mana saja mengalir,”terang Wabup.

Sementara Itu mantan Kabag Keuangan Setda Inhu yang sekarang Kepala Disperindagpasar Inhu, Hasman Dayat ketika dihubungi melalui sms handphone-nya tidak dibalas. (Harmaein)



Berita Terkait :